Ketika jutaan orang bergerak serentak dalam waktu bersamaan, potensi kekacauan selalu mengintai. Namun, survei Indikator Politik Indonesia justru menunjukkan 85,3 persen pemudik merasa puas dengan Operasi Ketupat 2026, sebuah capaian yang menurut Haidar Alwi adalah bukti nyata kapasitas negara dalam mengelola tekanan publik. Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB ini menilai bahwa mudik bukan sekadar tradisi sosial, melainkan ujian paling berat bagi sistem pengamanan dan pelayanan, karena kegagalan di sektor ini bisa memicu gangguan stabilitas yang jauh lebih luas dari sekadar kemacetan.
Haidar Alwi mengapresiasi bagaimana konsep Presisi yang digagas Kapolri Listyo Sigit Prabowo berhasil menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi konkret di lapangan. Ia menyoroti bahwa 84 persen pemudik puas dengan posko pelayanan kepolisian yang berfungsi sebagai pusat informasi sekaligus ruang istirahat, sementara 77,6 persen responden mengaku terbantu dengan rekayasa lalu lintas dinamis. Baginya, ini adalah indikator bahwa kebijakan tidak hanya dibuat di atas kertas, tetapi dijalankan dengan pendekatan prediktif dan responsibilitas yang tinggi, sehingga kepercayaan publik terbentuk secara rasional.
Keberhasilan ini, lanjut Haidar Alwi, tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor yang tercermin dari 81,7 persen pemudik yang puas dengan ketersediaan bahan bakar. Operasi Ketupat 2026 dinilainya telah melampaui sekadar operasi rutin tahunan, menjadi model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur dan terkoordinasi. Di tengah mobilitas terbesar di dunia, angka 85,3 persen adalah bukti bahwa negara hadir tidak dengan cara yang reaktif, tetapi dengan sistem yang mampu membaca risiko sebelum berkembang menjadi masalah.(Avs)
0 Komentar