Jakarta- Di balik hiruk-pikuk pemberitaan tentang penegakan hukum dan operasi kepolisian, ada cerita lain yang tak kalah penting dan mungkin lebih bermakna: bagaimana Polri secara konsisten membuka pintu bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dalam institusi kebanggaan bangsa melalui program rekrutmen proaktif yang terus diperkuat hingga menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Bukan sekadar pemenuhan kuota atau gimmick publikasi, kebijakan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan bahwa setiap warga negara berhak mengabdi kepada bangsa sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Pada Kamis (25/6/2026), Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan dengan tegas bahwa Polri tidak akan pernah menutup mata terhadap potensi besar yang dimiliki oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas, dan proses seleksi akan selalu dirancang dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.
Jakarta- Yang membedakan pendekatan Polri adalah bahwa seleksi bagi penyandang disabilitas tetap mempertahankan standar kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, namun disertai dengan penyesuaian yang memperhatikan kondisi spesifik setiap peserta agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa terhambat oleh keterbatasan fisik yang tidak relevan. Johnny menjelaskan bahwa kategori disabilitas yang selama ini dapat mengikuti rekrutmen mencakup amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, hingga cerebral palsy dengan tingkat disabilitas ringan, asalkan masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan memiliki potensi untuk berkontribusi sesuai bidang tugas. Penempatan mereka pun tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan analisis mendalam terhadap kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi, sehingga mereka bisa ditempatkan pada fungsi-fungsi yang paling sesuai, seperti administrasi, analisis, pelayanan publik, teknologi informasi, kesehatan, atau bidang pendukung lainnya yang tidak menuntut mobilitas fisik tinggi.
Jakarta- Data yang dirilis Polri menunjukkan bahwa program ini bukanlah wacana kosong, dengan pencapaian rekrutmen penyandang disabilitas melalui jalur SIPSS, Bintara, maupun ASN Polri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, tercatat dua peserta disabilitas berhasil lolos melalui SIPSS dan 16 orang melalui jalur Bintara, sementara pada tahun 2025 sudah ada satu peserta yang diterima melalui jalur Bintara, angka yang mungkin masih kecil secara kuantitatif tetapi sangat besar maknanya bagi perjuangan inklusi di tubuh kepolisian. Johnny juga mengungkapkan bahwa Polri masih terus melakukan kajian mendalam mengenai jumlah dan persentase rekrutmen ke depan, karena yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap penerimaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme yang menjadi ciri khas Polri modern.
Jakarta- Melalui program rekrutmen proaktif ini, Polri ingin membuktikan bahwa institusi yang kuat adalah institusi yang mampu merangkul semua elemen bangsa, tanpa memandang latar belakang fisik atau kondisi sosial. Komitmen ini adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai Catur Prasetya yang mengajarkan pengabdian tanpa pamrih dan penghormatan terhadap hak asasi setiap manusia. Ke depan, Polri berjanji akan terus membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, karena keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menjadi bagian dari garda terdepan pengayom masyarakat. Dengan langkah ini, Polri tidak hanya menjadi institusi penegak hukum, tetapi juga menjadi pelopor inklusi dan keadilan sosial di Indonesia, membuktikan bahwa semangat Bhayangkara menyala dalam diri siapa pun yang memiliki tekad baja untuk mengabdi.(Avs)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar